Home Berita Terkini Rapat Paripurna, DPRD Bangka Tengah Bahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda)

Rapat Paripurna, DPRD Bangka Tengah Bahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda)

55
0
SHARE
Rapat Paripurna, DPRD Bangka Tengah Bahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda)

Koba - Bertempat di Ruang Pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Bangka Tengah (Sekda Bateng) menggelar Rapat Paripurna Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda), Kamis (15/08/2019).

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,  jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, telah mengamanatkan bahwa penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan dalam Propem Perda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk pelaksanaan amanat Peraturan Perundang-undangan tersebut, tahun ini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kembali mengusulkan dan menyampaikan Propem Perda skala prioritas bersama DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda DPRD). Propem Perda Tahun 2020 yang diusulkan sejumlah 14  rancangan  dengan rincian; 11  Propem Perda biasa dan 3 Propem Perda dengan Kumulatif Terbuka.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Tengah Dr. Ir. H. Ibnu Saleh MM. yang dalam sambutannya mengatakan Penetapan Propem Perda Tahun 2020 ini merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya mendorong kemajuan Kabupaten Bangka Tengah khususnya dalam sudut pandang regulasi yang selaras dengan norma aturan hukum yang berlaku sebagai pondasi utama. Bupati berharap penyelenggaraan Propem Perda tidak keluar dari ketentuan hukum yang akan berimplikasi dalam pengambilan kebijkan dan tata kelola pemerintahan demi mewujudkan kemakmuran dan kemajuan masyarakat serta pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah.

"Saya berharap kiranya ke 14 Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah ini dapat dibahas bersama dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan Peraturan Daerah yang dapat dilaksanakan, berkeadilan, mengedepankan kepentingan umum, memiliki kepastian hukum serta memberikan kemanfaatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud dan tidak ada hak-hak masyarakat terabaikan," katanya.

11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bangka Tengah tersebut yakni;

  1. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungaiselan Tahun 2019-2039
  2. Pengelolaan Keuangan Daerah
  3. Penyelenggaraan Perpustakaan
  4. Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Bateng
  5. Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bateng
  6. Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  7. Perubahan Keempat atas Perda Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu
  8. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Raharja
  9. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
  10. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  11. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Sedangkan 3 Rancangan Peraturan Daerah Komulatif Terbuka yakni;

  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dengan Propem Perda 2020 ini, Bupati Bateng berharap agar pembentukan Peraturan Daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistimatis, taat hukum, tidak tumpang tindih serta            memperhatikan skala prioritas dalam pembentukan Peraturan Daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan dengan berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. *(RIS/APJ/Foto:FEK)

 

Sumber : Diskominfosta Bangka Tengah