Koba - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 yang diadakan secara virtual mulai Senin (14/06/2021) hingga Jumat (18/06/2021). Pembekalan ini diikuti oleh seluruh Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 lalu. Algafry – Erfian turut mengikuti acara yang diadakan secara virtual ini di ruang kerja dan di Smart Meeting Room.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya mengatakan bahwa pembekalan ini merupakan amanah dalam melakukan pengembangan SDM. Disebutkan Tito, Kepala Daerah harus merangkul dan membangun sinergi antara DPRD dan lainnya.

“Suatu daerah dikatakan maju apabila terjalin hubungan baik antara DPRD, saling membantu dan berkomunikasi dengan baik dan lancar,” ujar Tito.

Selain itu, Tito menyampaikan kepada seluruh Kepala Daerah segera menekankan penanganan Covid-19 dan mengontrol penyebarannya di daerah masing-masing dengan mengendalikan angka positif, angka kesembuhan dan angka kematian akibat Covid-19.

Tito  juga mengingatkan Kepala Daerah yang sudah dilantik agar memanfaatkan secara maksimal waktu yang tersedia dari tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2023 untuk bekerja membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi secepatnya.

“Mengingat tahun 2024 akan dilaksanakan kembali Pilkada secara serentak, pemulihan ekonomi menjadi salah satu target utama kita. Kita perlu untuk (melakukan) pemulihan ekonomi, supaya masyarakat juga dapat sejahtera. Jika ekonomi berjalan dengan lancar maka PAD (Pendapatan Asli Daerah-red) juga bisa meningkat dan kembali normal,” tambahnya.

Kementerian Dalam Negeri juga berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para Kepala Daerah agar lebih produktif dalam bekerja, lebih inovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran. Juga diharapkan lebih responsif dalam menyesuaikan realitas kerja yang sangat dinamis sekaligus membangun sinergitas hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Materi hari pertama ini dilanjutkan  oleh Prof. Muchils Hadi, M.PA, Ph.D., yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia, aturan, juga fugsi dan kegiatan pemerintahan. Narasumber lainnya yakni Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Dr. H. Suhajar Diantoro M. yang menjelaskan tentang kepemimpinan dan etika pemerintahan, dilanjutkan oleh Dirjen Politik dan PUM, Dr. dr. Bahtiar, M.Si,  tentang kewajiban kepala daerah memegang teguh mengamalkan Pancasila. * (AGG/APJ/Foto:FEK)

Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah