BELITUNG – Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur Bersama Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Belitung, Tanjung Pandan, Senin (12/01/2026).

Kegiatan ini digelar untuk menjalin sinergi dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi beberapa capaian pembangunan di tahun 2025 dan menyusun langkah-langkah percepatan yang akan dilaksanakan di tahun 2026.

“Sepanjang tahun 2025 sebetulnya sudah menunjukkan kinerja yang relatif baik. Terlihat dari banyaknya prestasi yang telah kita raih, dimana tak kurang dari 23 penghargaan tingkat nasional telah berhasil diraih provinsi kita di sepanjang tahun 2025 yang lalu. Namun demikian, beberapa hal tetap harus menjadi perhatian kita bersama, seperti pada aspek pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan. Keberhasilan provinsi tersebut pastinya merupakan akumulasi dari capaian pembangunan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota,” katanya.

Gubernur juga menyampaikan arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh seluruh Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Bangka Tengah.

“Kepada Bupati Bangka Tengah, agar arah kebijakan pembangunannya diarahkan pada upaya untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat,” tutur Hidayat Arsani.

Selain itu, dirinya juga memastikan seluruh Bupati/Walikota tetap mendukung terlaksananya program prioritas nasional mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Desa/Kelurahan Nelayan Merah Putih, Sekolah Unggulan Garuda hingga Sekolah Rakyat.

“Kepada Bupati Belitung Timur dan Bupati Bangka Tengah, agar diinformasikan juga kepada kami, sudah sejauh mana progres rencana pembangunan Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat di Belitung Timur serta Sekolah Rakyat di Bangka Tengah. Kedua sekolah ini, selain mendatangkan nilai investasi pemerintah pusat yang tinggi, kehadirannya juga akan membawa manfaat bagi masyarakat Bangka Belitung,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syukriah HG, menyampaikan beberapa program Kemenkeu yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah.

“Untuk LPEI/Indonesia Eximbank, kami merencanakan membawa program Desa Devisa di sini. Insyaallah beberapa desa ada di Bangka Tengah, (dan) Belitung, kami verifikasi untuk mendapatkan program Desa Devisa ini. Artinya program pemerintah ada di sini, mulai dari pendidikan, pelatihan sampai pembiayaan ada di sini. Jadi Bapak/Ibu Bupati dan Kepala Dinas, kalau ada desanya yang punya potensi untuk dikembangkan, nanti bisa sampaikan ke kami,” ujarnya.

Dirinya juga membahas tentang program lainnya yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah, yakni Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti yang telah diajukan Kabupaten Bangka Tengah.

“Bapak Bupati Bangka Tengah sudah bertemu langsung dengan tim KPBU pusat, menceritakan terkait penerangan jalan. Dananya sudah ada, rugi kalau kita tidak memanfaatkan program pemerintah seperti ini. Saya berharap Bateng bisa mewujudkan duluan terkait dengan program ini,” ungkap Syukriah.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman turut memaparkan kondisi infrastruktur di Bateng saat ini yang mengalami kerusakan akibat banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tak hanya itu dirinya juga menyoroti terkait lambatnya kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Untuk IPM, kita coba bersama-sama berkolaborasi dengan Pemprov supaya IPM kita bisa meningkat lebih tinggi. Dukungan Pemprov sangat dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan supaya berjalan dengan lancar di tahun-tahun berikutnya,” tutur Algafry.

Menanggapi perkembangan Sekolah Rakyat di Bateng, Algafry mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi pada Desember 2025, Kabupaten Bangka Tengah masuk dalam tahapan berikutnya, yaitu melengkapi dokumen AMDAL.

“Pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun 2026 diwajibkan menggunakan AMDAL, maka Kabupaten Bangka Tengah menyiapkan anggaran melalui APBD untuk penyusunan AMDAL tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan secara tertulis baik dalam bentuk surat, dokumen secara resmi dari pusat terkait dengan penetapan lokus pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bangka Tengah,” pungkasnya.

Bupati juga menyampaikan beberapa usulan, salah satunya tentang pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

“Ada beberapa hal yang disampaikan, diantaranya kami mohon dukungan dari Bapak Gubernur Babel berkaitan dengan lokasi TPA yang kita miliki saat ini sudah over kapasitas, sekaligus juga minta support peralatan. Kemudian berkaitan dengan TPA regional yang direncanakan untuk dibangun, salah satu titiknya di Bangka Tengah, kami siap berkolaborasi dengan Pemprov untuk melaksanakan itu,” ucap Algafry.

Algafry berharap kolaborasi ini terus terjalin agar bisa membawa Bangka Belitung khususnya Bangka Tengah berkembang lebih baik.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan peluncuran maskot dan logo Porprov ke-VII Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 dan penandatanganan berita acara hasil rakor.

Turut hadir dalam kegiatan ini, yakni Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Barat, Wali Kota Pangkalpinang, Sekda Provinsi Babel, dan perwakilan Bupati Bangka dan Bangka Selatan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bateng, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Bateng, Kepala DLH Bateng, perwakilan BPKAD dan Bappelitbangda Bateng.* Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah

Penulis: Deanty N.

Editor: Asti Pradiajayanti

Fotografer: Deanty N.