PANGKALANBARU — Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu perhatian penting pemerintah di tengah penurunan transfer ke daerah pada tahun 2026. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam dialog Ruang Publik bertema “Membangun Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Program Devisa” yang digelar di Studio TVRI Stasiun Bangka Belitung, Kecamatan Pangkalanbaru, Senin (09/03/2026).

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syukriah, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, serta Wakil Rektor I Universitas Bangka Belitung, Prof. Devi Valeriani.

Dalam paparannya, Syukriah menjelaskan bahwa pada tahun 2026 pemerintah pusat melakukan penyesuaian terhadap Transfer Ke Daerah (TKD). Pada 2026 TKD lebih difokuskan pada belanja pokok pemerintah daerah, seperti belanja pegawai, operasional kantor, dan pelayanan publik. Sementara untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan masyarakat, pemerintah pusat meningkatkan belanja melalui kementerian dan lembaga.

“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, sehingga belanja pemerintah pusat yang meningkat juga bisa berdampak bagi pembangunan di daerah,” kata Syukriah.

Salah satu upaya yang dinilai dapat mendorong kemandirian fiskal daerah adalah pengembangan Desa Devisa, yakni program yang mendorong desa dan pelaku UMKM menghasilkan produk berorientasi ekspor.

“Desa Devisa adalah salah satu program pemerintah di bawah Kemenkeu untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Desa Devisa ini diampu oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Infonesia (LPEI). Di Bangka Belitung belum ada Desa Devisa ini. Dalam waktu 6 bulan terakhir, program ini sudah kami inisiasi dan komunikasikan dengan pemerintah daerah, serta eksportir,” jelasnya.

Syukriah mengapresiasi Bupati Bangka Tengah atas kesiapannya membangun Desa Devisa di Kabupaten Bangka Tengah.

“Ini tidak wajib sifatnya namun kami memang membuka pintu, karena kami tahu potensi Bangka Belitung yang memiliki banyak komoditi yang bisa diekspor, seperti lada, kopi, karet dan olahan ikan. Gayung bersambut, salah satu bupati yang antusias, ya, dari Bangka Tengah. Kami sudah bertemu beberapa kali mendiskusikan hal ini dan insyaallah mohon doa kita semua, masyarakat Bangka Belitung, Desa Devisa ini bisa kita wujudkan di bulan depan,” ucap Syukriah.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyatakan pemerintah daerah menyambut baik program tersebut karena dinilai mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat desa.

Menurut Algafry, Bangka Tengah memiliki berbagai produk unggulan yang berpotensi dikembangkan sebagai komoditas ekspor, seperti olahan ikan kemplang dan getas, lada putih, lidi nipah, hingga daging kepiting.

“Kami memiliki tujuh produk yang ingin dikembangkan sebagai Desa Devisa. Tiga di antaranya sudah berjalan dan dikenal luas, salah satunya lada putih Bangka Tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya berpotensi memperluas pasar produk lokal hingga ke tingkat global, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja baru di desa.

“Banyak ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak bekerja, kini bisa terlibat dalam proses produksi. Ini menunjukkan adanya pergerakan ekonomi di desa,” kata Algafry.

Lebih jauh, Pemkab Bangka Tengah juga menjadikan program Desa Devisa sebagai bagian dari strategi diversifikasi ekonomi daerah, agar tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan timah.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya bergantung pada tambang. Sektor perikanan, pertanian, dan industri UMKM harus menjadi penggerak ekonomi baru,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Rektor I Universitas Bangka Belitung, Prof. Devi Valeriani menilai program Desa Devisa memiliki hubungan yang erat dengan upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

“Ketika Desa Devisa berkembang, produk-produk desa masuk ke pasar ekspor, maka basis pajak daerah juga akan semakin luas. Itu akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia di desa, terutama dalam hal kewirausahaan, pengelolaan keuangan, pemasaran digital, hingga pemahaman standar ekspor.

“Produk desa harus memenuhi standar internasional. Karena itu masyarakat desa tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu pendampingan dari pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga terkait,” katanya.

Dalam dialog tersebut juga disampaikan bahwa program Desa Devisa di Bangka Belitung saat ini tengah dalam tahap finalisasi. Sekitar 17 desa dari enam kabupaten telah diusulkan untuk menjadi bagian dari program tersebut.

Program ini merupakan inisiatif Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang bertujuan memperkuat kapasitas pelaku UMKM desa, mulai dari pembiayaan, pelatihan, hingga akses pasar ekspor.* Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah

Penulis: Deanty N.

Editor: Asti Pradiajayanti

Fotografer: Deanty N.