PANGKALANBARU – Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, melakukan kunjungan silaturahmi kepada Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Kepulauan Bangka Belitung, Melati S.H. Pertemuan tersebut berlangsung di Rosman Djohan Institut, Kecamatan Pangkalanbaru, Senin (16/6/2025).

Silaturahmi ini menjadi momen penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat pusat, sekaligus menjadi wadah menyampaikan aspirasi Pemkab Bangka Tengah.

"Terima kasih sudah menyempatkan waktu menerima silaturahmi kami. Ini silaturahmi pertama kami, semoga berkelanjutan," ucap Efrianda.

Dalam kesempatan itu, Efrianda menyampaikan aspirasi utama terkait kebutuhan Bangka Tengah akan lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Maksud kedatangan kami ke sini yakni ingin menyampaikan aspirasi bahwa Bangka Tengah membutuhkan lapas. Sebelumnya kami juga sudah berkomunikasi dengan instansi terkait, bahkan sudah ada MoU mengenai lahan untuk lapas, tapi belum ada kelanjutan. Lahannya sudah kami siapkan di Jongkong," terangnya.

Ia berharap melalui pertemuan ini, Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung, Melati dapat meneruskan aspirasi tersebut ke instansi pusat, khususnya kementerian terkait.

"Kebetulan Ibu Melati ada di Komisi XIII. Kami berharap, ibu bisa menyuarakan hal ini dengan instansi pusat. Nanti kalau kementerian meminta persyaratan, akan kami siapkan," tambah Efrianda.

Selain soal lapas, Efrianda juga menyampaikan perlunya peningkatan upaya pencegahan indikasi aktivitas terorisme di Bangka Tengah. Ia mengajak kolaborasi antara Pemkab, DPR RI, dan instansi terkait dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

"Kami berharap bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan ibu serta instansi terkait, bersama-sama menyosialisasikan pencegahan terorisme. Selama ini kami sudah berupaya, tapi kami rasa belum cukup. Oleh karena itu, kami meminta bantuan untuk berkolaborasi," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Melati menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan.

“Aspirasi Bapak menjadi catatan kami, tapi tentu harus dilakukan kajian mendalam terkait kebutuhan dan kelayakan pembangunan lapas di Bangka Tengah,” ujar Melati.

Ia menjelaskan bahwa permasalahan lapas di Indonesia salah satunya adalah kelebihan kapasitas.

“Problem utama lapas di Indonesia adalah over kapasitas. Tapi sebenarnya solusinya bukan sekadar membangun lapas baru. Karena 70 persen isi lapas itu adalah kasus narkoba. Ini yang harus kita tekan,” jelasnya.

Melati juga menyoroti keterbatasan anggaran negara yang membuat pemerintah harus selektif dalam menentukan skala prioritas.

“Saya memahami keinginan Pemkab Bateng, tapi kondisi saat ini memang tidak mudah karena keterbatasan anggaran. Kita harus bisa memilih prioritas dan memaksimalkan anggaran yang ada. Misalnya, ada anggaran Rp10 miliar, tapi ternyata lapas yang sudah berdiri di Pangkalpinang justru membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana. Semua akan dikaji dan diatur pengelolaannya,” ungkapnya.

Terkait upaya pencegahan terorisme, Melati mengapresiasi langkah Pemkab Bateng dan menyatakan dukungannya untuk berkolaborasi.

“Keinginan Pemkab Bateng untuk berkolaborasi dalam menyosialisasikan edukasi pencegahan terorisme ini sangat baik. Terkait edukasi ini memang menjadi tugas BNPT, nanti akan kami carikan mitra instansi terkait agar bisa bekerja sama,” pungkasnya.* Sumber: Diskominfosta Bateng

Penulis: Deanty N

Editor: Kumala Sari Dewi

Fotografer: Prayogi J