PANGKALANBARU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat melalui Gerakan Desa Sadar Sekolah. Sosialisasi program tersebut digelar di Posyandu Induk Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalanbaru, Senin (31/08/2026).

Sosialisasi tersebut diikuti masyarakat yang berminat melanjutkan pendidikan melalui jalur nonformal penyetaraan. Peserta berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari remaja hingga orang tua yang belum sempat menyelesaikan pendidikan formal.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mengatakan Gerakan Desa Sadar Sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih aktif menjangkau anak-anak yang putus sekolah maupun masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan.

“Desa Tanjung Gunung menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan pola pendekatan yang lebih aktif agar masyarakat terdorong untuk kembali mengenyam pendidikan,” tutur Algafry.

Ia menjelaskan, pemerintah akan menerapkan pola jemput bola dengan mendatangi masyarakat secara langsung, termasuk menyambangi rumah warga satu per satu untuk mengajak mereka kembali bersekolah.

“Nanti kita akan sambangi rumah satu per satu untuk kita ajak mereka sekolah. Modelnya itu ada berbagai alternatif yang nanti kita tawarkan,” katanya.

Algafry menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya pendidikan karena pemerintah telah menyiapkan akses pendidikan melalui sanggar maupun kelompok belajar secara gratis.

“Yang penting mereka sekolah di sanggar kita, di kelompok belajar kita, dan kita mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka tidak usah bayar, gratis,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Indrawadi, mengatakan Gerakan Desa Sadar Sekolah juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah di Bangka Tengah.

“Rata-rata lama sekolah di Bangka Tengah itu kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, kita peringkat kedua terbawah untuk tahun 2026 berdasarkan data BPS, yang nilainya 7,33. Ini suatu tantangan buat kita bagaimana kita meningkatkan rata-rata lama sekolah ini,” ungkap Indrawadi.

Indrawadi melanjutkan, pemerintah melakukan pendataan secara langsung dengan melibatkan perangkat desa, mulai dari RT, kepala desa, hingga tim pendataan.

“Yang mau sekolah, ayo kita data! Nanti kita daftarkan mereka ke PKBM-PKBM terdekat,” katanya.

Indrawadi menambahkan, masyarakat dapat mengikuti pendidikan kesetaraan sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir yang telah ditempuh. Program tersebut mencakup Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.

Ia memastikan seluruh proses pendidikan kesetaraan tersebut tidak membebani masyarakat dengan biaya.

“Semua yang kita lakukan ini tidak berbiaya alias gratis, tidak ada dibebankan ke masyarakat. Semuanya dibebankan ke pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun melalui Kementerian Pendidikan,” jelasnya.

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cipto Suncoko, mengatakan Gerakan Desa Sadar Sekolah sejalan dengan upaya mengentaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang menjadi salah satu program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia mengapresiasi gerakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

“Pendekatan jemput bola yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menjadi langkah yang efektif untuk menemukan dan mengajak kembali masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan,” ucap Cipto.

Ia menyebut terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah, mulai dari persoalan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan keluarga, hingga kendala geografis. Kondisi tersebut membuat pendidikan nonformal melalui PKBM maupun SKB menjadi alternatif penting untuk memperluas akses pendidikan.

“Tidak harus sekolah formal. Tapi PKBM sama, SKB sama, pengakuan hasil pendidikan itu diakui. Artinya, secara hukum, pendidikan yang diselenggarakan oleh SKB dan PKBM itu sama dengan yang ada di sekolah formal,” jelasnya.

Cipto menerangkan, pendidikan kesetaraan terdiri atas Paket A untuk jenjang setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Sistem pembelajarannya pun fleksibel karena dapat dilakukan melalui tatap muka, belajar mandiri, maupun tutorial.

“Kelebihan kedua adalah usianya enggak terbatas. Kalau di sekolah ada batasan usia, ini tidak. Ada usia sekolah, ada yang usia tidak sekolah, artinya usia dewasa bisa bergabung,” katanya.

Untuk mengikuti pendidikan kesetaraan, masyarakat perlu menyiapkan dokumen pendukung seperti rapor terakhir bagi peserta yang putus sekolah, ijazah terakhir, KTP, dan Kartu Keluarga (KK).

Cipto menambahkan, peserta yang telah terdaftar di PKBM nantinya akan masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data tersebut menjadi dasar penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk akses terhadap bantuan operasional pendidikan dan dukungan sarana prasarana.

Sementara itu, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat juga mendapatkan informasi mengenai pentingnya data pendidikan dalam mendukung pembangunan daerah. Perwakilan BPS Kabupaten Bangka Tengah turut memberikan sosialisasi terkait data dan indikator pendidikan kepada masyarakat yang hadir.

Antusiasme masyarakat terlihat dari hasil pelaksanaan kegiatan. Hingga kegiatan selesai, tercatat delapan warga mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan nonformal penyetaraan, yang terdiri dari calon peserta Paket A, Paket B, dan Paket C. Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, delapan warga yang mendaftar tersebut juga mendapatkan satu paket buku tulis secara gratis untuk menunjang kebutuhan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran.* Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah

Penulis: Deanty N.

Editor: Asti Pradiajayanti

Fotografer: Prayogi J.