KOBA – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfosta), menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengaduan nasional.

Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) daring dan luring Pejabat Penghubung dan Admin OPD serta Pengenalan Aplikasi SP4N-LAPOR! pada Kamis (12/03/2026) pagi, di Ruang Smart Meeting Room Setda Pemkab Bateng.

Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi seluruh perangkat daerah, termasuk puskesmas, dan sekolah, untuk menyelaraskan persepsi dalam menangani aspirasi maupun keluhan masyarakat secara lebih responsif dan akuntabel.

Membuka acara secara resmi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangka Tengah, Ahmad Syarifullah Nizam, menekankan bahwa SP4N-LAPOR! bukan sekadar aplikasi, melainkan sarana utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

"Pejabat penghubung dan admin OPD memiliki peran vital. Melalui pengelolaan pengaduan yang baik, kita tidak hanya menyelesaikan masalah warga, tetapi juga meningkatkan standar pelayanan publik di Bangka Tengah secara berkelanjutan," ujar Sekda dalam sambutannya.

Sekda juga berharap melalui rapat koordinasi ini, para pengelola pengaduan dapat semakin memahami tanggung jawabnya sehingga mampu meningkatkan kinerja SP4N-LAPOR! di masing-masing perangkat daerah.

"Sistem ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, maupun meminta informasi terkait pelayanan publik yang mereka terima. Semoga kinerja SP4N-LAPOR! dapat semakin kita tingkatkan," harap Sekda.

Senada dengan Sekda, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfosta) Bangka Tengah, Dede Lina Lindayanti, menyoroti tantangan operasional di lapangan, terutama terkait pergeseran personel (mutasi) yang sering kali menghambat alur koordinasi.

Dede menekankan bahwa mutasi jabatan tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan, sehingga setiap admin yang pindah tugas harus segera dicarikan penggantinya agar laporan tidak terbengkalai.

"Kami memperhatikan ada laporan yang sempat tidak terespons cukup lama karena adminnya bergeser. Kedepannya, tidak ada lagi alasan laporan terhambat karena perpindahan tugas," tegas Dede Lina.

Dirinya juga berharap agar koordinasi antar lini semakin solid sehingga setiap laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah konkret untuk mempercepat respons, Diskominfosta merencanakan beberapa strategi baru, di antaranya (1) integrasi pimpinan: mengundang seluruh Kepala OPD masuk ke dalam grup koordinasi teknis agar penentuan kebijakan atas aduan masyarakat bisa diputuskan lebih cepat, (2) melakukan penyegaran kompetensi: merencanakan sosialisasi lanjutan pasca-Hari Raya dengan menghadirkan narasumber pusat guna memperkuat kapasitas tim SP4N-LAPOR!, (3) melakukan evaluasi berkelanjutan: menindaklanjuti catatan dari KPK terkait responsivitas pemberi layanan publik yang masih perlu ditingkatkan hingga ke tingkat desa dan dusun.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan OPD, sekolah, hingga puskesmas ini diharapkan menjadi titik balik peningkatan kinerja pelayanan di tahun 2026. Dengan keterlibatan aktif para pejabat penentu kebijakan, diharapkan hambatan birokrasi dalam menjawab keluhan masyarakat dapat diminimalisir.

"Ini semata-mata demi kepentingan dan kebermanfaatan kita semua. Kami mohon komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah agar SP4N-LAPOR! berjalan optimal," tutup Dede Lina.* Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah

Penulis: Onie R. Bana

Editor: Kumala Sari Dewi

Fotografer: Onie R. Bana