Home Penghargaan Pemkab Bateng Raih Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021

Pemkab Bateng Raih Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021

988
0
SHARE
Pemkab Bateng Raih Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021

Koba - Sekretaris Daerah Bangka Tengah, Drs. Sugianto, M.Si., menyaksikan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI secara virtual melalui zoom meeting di Smart Meeting Room Pemda Bateng, Rabu (29/12/2021).

Pemerintah Bangka Tengah termasuk kategori Pemerintah Daerah Kabupaten tahun 2021, mendapat nilai rata-rata 87,53. Terkait hal ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah termasuk dalam zona kepatuhan hijau, artinya tingkat kepatuhan yang dimiliki Pemerintah Bangka Tengah termasuk dalam kepatuhan tinggi.

Kepulauan Bangka Belitung pada kesempatan ini mendapatkan penghargaan terbaik V Kategori Pemerintah Provinsi tahun 2021 mendapat nilai rata-rata 91,86 yang mengantarkan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung masuk ke dalam zona kepatuhan hijau. Artinya tingkat kepatuhan yang dimiliki Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam kepatuhan tinggi dan Tingkat kepatuhan tinggi apabila dinilai dengan angka, mendapat nilai 80-100. Gubernur Bangka Belitung Dr. H. Erzaldi Rosman secara langsung menerima penghargaan ini.

Acara dibuka dengan sambutan Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia mengatakan penilaian kepatuhan publik yang menjadi basis pemberian penghargaan ini merupakan satu-satunya mandat prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024.

“Harus kita lihat bahwa penilaian kepatuhan ini sebagai instrumen strategis di dalam penilaian capaian kinerja pelayanan publik dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Menurut Mokhammad Najih, penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah mal administrasi. Penilaian ini dilaksanakan oleh internal Ombudsman yang melibatkan perwakilan di seluruh Indonesia.

“Penilaian kepatuhan dilaksanakan berasaskan kepada integritas kepatuhan keadilan non diskriminasi tidak memihak akuntabilitas keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan,” jelas Najih.

Penilaian kepatuhan dikategorikan kedalam 3 zonasi yaitu zonasi hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, zonasi kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zonasi merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Adapun menurut data dari penilaian periode dari tahun 2015-2019 menunjukkan perluasi cenderung membaik dari waktu ke waktu. Tahun 2021 penilaian pertama kalinya dilaksanakan penilaian terhadap 587 instansi dengan rincian 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Pemerintahan Provinsi, 416 Pemerintahan Kabupaten dan 98 Pemerintahan Kota.

Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya mengatakan pelayanan publik merupakan bukti nyata keadaan negara di tengah masyarakat.

“Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik sebaliknya pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk,” ujar Presiden RI.

Menurutnya, di masa pandemi ini penyelenggara pelayanan publik dipaksa bertransformasi memanfaatkan teknologi secara baik untuk melakukan tugas-tugas pelayanan, melakukan digitalisasi pelayanan untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau.

“Upaya-upaya yang telah dilakukan dimasa pandemi dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik dan untuk menciptakan terobosan dan solusi,” jelas Joko Widodo.

Penilaian kepatuhanan perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, keberhasilan dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik agar semakin efektif dan transparan dan semakin berkualitas.

Turut mendampingi Sekda Bateng adalah Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Assisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Tengah beserta jajarannya, Kasie Pelayanan Publik dan Tata Laksana Organisasi, Perwakilan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Bangka Tengah, dan Perwakilan Dinas Pendidikan Bangka Tengah.* (QRY/WEE/Foto:DDY)

Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah