KOBA — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, memimpin Rapat Koordinasi Khusus bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan para kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/08/2026). Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri tersebut membahas penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diikuti secara daring.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG dapat berjalan efektif, tepat sasaran, aman, berkualitas, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Badan Gizi Nasional juga meluncurkan Radar MBG, sebuah layanan digital yang menyajikan informasi mengenai menu Makan Bergizi Gratis harian sekaligus informasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI menekankan pentingnya penguatan edukasi gizi di daerah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dinilai diperlukan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar mengenai pelaksanaan MBG dan tidak terjadi lagi kesalahpahaman terkait program tersebut.

Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mendorong adanya perubahan paradigma di tengah masyarakat terhadap Program MBG. Pemerintah daerah diminta memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program, termasuk dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah daerah juga diharapkan menjalankan sejumlah dukungan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan di Jakarta pada 13 Agustus 2026.

Dukungan tersebut antara lain melakukan pemantauan pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing, memberikan edukasi mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi dan keamanan pangan, menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mendukung penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mendukung ketersediaan dan kelancaran rantai pasok bahan pangan lokal maupun pangan olahan, membantu pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat, serta memastikan pengelolaan sisa makanan dan limbah oleh SPPG berjalan dengan baik.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, yang mengikuti rapat melalui Zoom Meeting, di Smart Meeting Room (SMR) Kantor Bupati Bangka Tengah menyampaikan bahwa saat ini terdapat 15 SPPG aktif di Bangka Tengah, sementara beberapa SPPG lainnya masih dalam proses pembangunan dan belum siap beroperasi.

“Kalau di Bangka Tengah, saat ini ada 15 SPPG yang aktif. Beberapa SPPG lainnya masih dalam proses pembangunan dan belum siap beroperasi karena masih menunggu petunjuk dan arahan dari BGN pusat. Mudah-mudahan proses pembangunannya berjalan lancar sehingga bisa segera beroperasi," jelasnya.

Efrianda menilai peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, pemerintah daerah harus dilibatkan secara lebih aktif dalam pengelolaan dan pengawasan SPPG di masing-masing wilayah.

“Peran pemerintah daerah harus ditingkatkan. Pemerintah daerah harus ikut serta dalam mengurus SPPG di daerah masing-masing. Tujuannya tentu untuk menjalankan program pemerintah pusat agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah," ujarnya.

Wakil Bupati Bangka Tengah ini menambahkan, keberadaan MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, salah satunya mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

“Salah satu tujuan dari adanya program MBG adalah untuk menurunkan angka stunting, seperti yang disampaikan oleh Mendagri tadi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Efrianda.

Ia berharap proses pembangunan SPPG di Bangka Tengah yang masih berlangsung dapat segera diselesaikan sehingga pelayanan dapat semakin luas dan optimal.* Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah

Penulis: Ristin

Editor: Kumala Sari Dewi

Fotografer: Onie R. Bana