Home Daerah Rapat Kerja Kepala Daerah Se-Indonesia Menyoroti Korupsi sebagai Kejahatan Kemanusiaan

Rapat Kerja Kepala Daerah Se-Indonesia Menyoroti Korupsi sebagai Kejahatan Kemanusiaan

211
0
SHARE
Rapat Kerja Kepala Daerah Se-Indonesia Menyoroti Korupsi sebagai Kejahatan Kemanusiaan

Koba - Bupati Bangka Tengah (Bateng), Algafry Rahman, mengikuti Rapat Kerja bersama Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai Evaluasi Program Strategis Kegiatan Pemerintah Daerah bersama Mendagri, Ketua KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Rapat kerja yang dilaksanakan secara virtual melalui video conference ini digelar di Smart Meeting Room (SMR) Kantor Bupati Bateng, Senin (24/01/2022), yang membahas peran Kepala Daerah dalam berbagai aspek melawan korupsi.

Mengawali acara, Muhamad Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri RI membahas bahwa korupsi di Indonesia dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya praktik-praktik yang menyimpang yang seolah sudah menjadi tradisi seperti pemberian sejumlah uang agar pengurusan suatu dokumen atau keperluan dapat diproses lebih cepat.

Untuk itu, sebut Tito, peran penting Kepala Daerah antara lain mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.

Sementara itu Komjen. Pol. Firli Bahuri, yang menjabat sebagai Ketua KPK juga mengatakan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara saja, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak- hak rakyat dan hak asasi manusia. Karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan.

Sedangkan untuk titik rawan korupsi yakni reformasi birokrasi, rekruitmen atau promosi jabatan, pengadaan barang/jasa, filantropi atau sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD, penyelenggaraan Jaringan Pengamanan Sosial atau Social Safery Net Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pengesahan RAPBD dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Daerah (LPJKD).

Turut mendampingi Bupati Bangka Tengah, tampak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Investasi bersama staf. * Sumber: Diskominfosta Bangka Tengah

Penulis: Umi Uswatun H.

Editor: Asti Pradiajayanti

Foto: Prayogi Januardi